Kegiatan

PEMBIAYAAN ISLAM DI INDONESIA

Indonesia adalah bangsa dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia, tetapi tertinggal dibandingkan yurisdiksi lainnya dalam hal pengembangan industri pembiayaan Islamnya. Pada tahun 2017, sebuah estimasi memperlihatkan pembiayaan Islam menyumbang hanya 5% bagi total jasa pembiayaan negara ini, walaupun situasi ini mulai berubah secara bertahap. Selama 12 bulan terakhir, pemerintah Republik Indonesia telah mulai mengembangkan kapabilitas pembiayaan Islam. Misalnya, pada bulan Juli 2017, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). Pembentukan KNKS merupakan bagian dari dorongan yang dipimpin oleh pemerintah untuk mempromosikan Indonesia sebagai pusat keuangan global untuk industri pembiayaan Islam. Hal ini berawal dari peluncuran peta jalan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang dirancang untuk mengembangkan pembiayaan Islam di Indonesia dalam waktu tiga tahun. Peta jalan ini bertujuan untuk menciptakan industri jasa keuanagn Islam yang berkelanjutan dan dapat bersaing dengan jasa keuangan tradisional di Indonesia. Peta jalan ini juga disusun untuk mengatasi tantangan-tantangan yang terkait dengan pengembangan industri keuangan Syariah, termasuk pangsa pasar kecil, keragaman produk yang terbatas, dan kebutuhan untuk meningkatkan kesadaran tentang keuangan Syariah. Tahun ini, Indonesia memperlihatkan kepemimpinan dalam mempromosikan pembiayaan Islam ketika, pada bulan Februari, bangsa ini menjadi negara berdaulat pertama yang menetapkan harga untuk sukuk hijau dolar AS, berjumlah 1,25 miliar dolar AS, bersama dengan sukuk senilai 1,75 miliar dolar AS. Penawaran sukuk hijau tersebut merupakan bagian dari visi Indonesia untuk mengurangi ketergantungannya pada sumber daya hidrokarbon untuk menggerakkan perekonomian. Hasilnya akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang memenuhi syarat, mulai dari energi terbarukan hingga pengelolaan sampah. Pembiayaan Islam harus menyediakan sekumpulan likuiditas tambahan untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur negara ini, yang merupakan landasan bagi rencana pembangunan pemerintah.

28 November 2018
Jakarta, Indonesia
Pelajari lebih lanjut

PERTEMUAN KONSULTATIF PENGEMBANGAN STRATEGI AFRIKA UNTUK TATA KELOLA LAUT

Pada Sesi Ke-15 African Ministerial Conference on the Environment (AMCEN) pada tahun 2015, menteri-menteri lingkungan hidup Afrika sepakat untuk mengembangkan sebuah strategi tata kelola, sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut dan konvensi-konvensi laut regional, tentang samudra dan laut di Africa demi pengelolaan sumber daya maritim bersama kawasan tersebut secara efektif dan seruan diadakannya konferensi regional untuk mengatasi persoalan tersebut. Diskusi-diskusi lebih lanjut diadakan di beberapa pertemuan setelahnya dalam Konferensi tersebut untuk isu ini.

Pada sesi khusus ke-7 AMCEN di Nairobi pada bulan September 2018, negara-negara anggota mendesak negara-negara bagian Afrika untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan sektor laut regional dalam jalur ekonomi biru berkelanjutan dan mendukung pengarusutamaan keanekaragaman hayati laut dalam semua sektor produktif dengan tujuan untuk memanfaatkan ekonomi biru secara berkelanjutan.

Sebagai respons terhadap keputusan-keputusan tersebut, United Nations Environment Programme, sebagai sekretariat untuk AMCEN, melakukan kajian-kajian latar belakang untuk membantu negara-negara anggota dalam mengembangkan Strategi Tata Kelola Laut Afrika. Berdasarkan kajian-kajian latar belakang tersebut, sebuah pertemuan untuk mendiskusikan pengembangan Strategi tersebut akan dilaksanakan di kantor pusat UN Environment di Nairobi, Kenya, pada tanggal 29-30 November 2018.

29-30 November 2018
Nairobi, Kenya
Pelajari lebih lanjut

GLF BONN 2018

Para pelaku dari berbagai sektor, latar belakang dan negara akan bertemu di GLF Bonn 2018 untuk menjajaki bagaimana cara bergerak maju dari komitmen dan ikrar tentang lanskap berkelanjutan ke tahap pelaksanaan. Dari investor hingga masyarakat adat, dari pembuat kebijakan hingga petani dan generasi muda, semua pemangku kepentingan kunci akan belajar dari satu sama lain, berbagi kisah keberhasilan dan bekerja bersama-sama untuk memberlakukan praktik-praktik dan kebijakan-kebijakan yang menggerakkan lanskap menuju masa depan yang berkelanjutan. Didukung oleh pemerintah Jerman dan mitra-mitra kunci, acara GLF ini akan menarik lebih dari 1.500 peserta serta jutaan peserta lainnya untuk edisi daring.

1-2 December 2018
Bonn, Jerman
Pelajari lebih lanjut

KONFERENSI PARA PIHAK KE-24 KONVENSI KERANGKA KERJA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG PERUBAHAN IKLIM

KTT Iklim PBB, yang disebut COP (Conference of the Parties atau Konferensi Para Pihak) UNFCCC adalah konferensi global, di mana aksi untuk kebijakan iklim dinegosiasikan.

KTT tahun ini akan mencakup Konferensi Para Pihak ke-24 Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (COP24), Pertemuan Para Pihak ke-14 Protokol Kyoto (CMP 14), dan Konferensi Penanda Tangan Kesepakatan Paris (CMA 1).

Sekitar 20.000 orang dari 190 negara akan ambil bagian dalam acara ini, termasuk politisi, para perwakilan lembaga swadaya masyarakat, komunitas ilmiah, dan sektor usaha.

2-14 December 2018
Katowice, Polandia
Pelajari lebih lanjut

KONFERENSI INTERNASIONAL KONTROL, ELEKTRONIK, ENERGI TERBARUKAN, DAN KOMUNIKASI 2018

Konferensi ini menyediakan forum internasional bagi para peneliti, akademisi, profesional, dan mahasiswa dari berbagai bidang teknik dan dengan ketertarikan lintas-disiplin dalam bidang kontrol, elektronik, energi terbarukan, teknik komputer dan komunikasi untuk berinteraksi dan menyebarkan informasi tentang perkembangan terbaru. Konferensi ini akan mencakup sesi-sesi teknik, tutorial, serta panel teknologi dan panel bisnis.
5-7 Desember 2018
Bandung, Indonesia
Pelajari lebih lanjut

MENINGKATKAN KAPASITAS NEGARA ANGGOTA BERKEMBANG UNTUK PELAKSANAAN NDC DALAM KONTEKS KESEPAKATAN PARIS

Konferensi internasional ini dikhususkan untuk meningkatkan kapasitas negara-negara anggota berkembang dengan mengatasi isu-isu pembiayaan dan kebijakan iklim, terutama di Asia dan Pasifik, dan memanfaatkan peran para pelaku bukan negara dalam pelaksanaan NDC. Konferensi ini bertujuan untuk menyediakan forum guna berbagi gagasan dan pembelajaran di antara para pembuat kebijakan, komunitas bisnis, organisasi, dan peneliti dari seluruh belahan dunia, terutama dari negara-negara Asia dan Pasifik, tentang perkembangan terbaru dalam berbagai aspek pembiayaan iklim, kebijakan iklim, dan peran para pelaku bukan negara.
19 Desember 2018
Jakarta, Indonesia
Pelajari lebih lanjut