Obligasi Keberlanjutan Korporasipertama di Asia Tenggara

Verifikasi pihak ketiga oleh konsultan ESG, Vigeo Eiris.

  • Obligasi Keberlanjutan multi-tahap dengan waktu jatuh tempo yang lama, yang
    diatur oleh BNP Paribas (BNPP) dan dikeluarkan oleh TLFF I Pte Ltd untuk RLU, sebuah usaha patungan antara Barito Pacific Group Indonesia dan Michelin Perancis. ADM Capital bertindak sebagai manajer fasilitas dan ESG untuk TLFF I.
  • Untuk produksi karet alam yang cerdas iklim, ramah satwa liar, inklusif secara sosial di Provinsi Jambi, Sumatera dan Provinsi Kalimantan Timur.
  • Dari kawasan konsesi seluas 88.000 hektar, 34.000 akan ditanami karet komersial,sedangkan lebih dari setengahnya akan dicadangkan untuk mata pencaharian masyarakat dan konservasi.
  • Mencakup Kawasan Konservasi Satwa Liar 9.700 ha yang dikelola bersama-sama dengan WWF, yang merupakan mitra proyek.
  • Setelah mencapai usia dewasa, perkebunan tersebut akan memberikan 16.000
    lapangan kerja bagi masyarakat setempat.
  • Perkebunan-perkebunan komersial di Jambi berfungsi sebagai zona penyangga untuk melindungi Taman Nasional Bukit Tigapuluh seluas 143.000 ha, penuh dengan keanekaragaman hayati penting dan spesies terancam punah seperti gajah dan harimau Sumatera.
  • Proyek ini akan dipantau setiap tahun oleh konsultan pihak ketika berdasarkan Rencana Aksi Lingkungan dan Sosial.

Tentang Proyek Ini

Pinjaman 95 Juta Dolar AS Usaha Patungan Michelin dan Barito
Pacific (Perkebunan Karet Alam Berkelanjutan Pertama di Indonesia)

Pada 26 Februari, Tropical Landscapes Finance Facility (“TLFF”) mengumumkan
transaksi perdananya, sebuah pinjaman penting sebesar 95 juta dolar AS untuk membantu membiayai sebuah perkebunan karet alam berkelanjutan di dua lanskap yang sangat terdegradasi. Transaksi tersebut akan memasukkan tujuan-tujuan dan kerangka pengaman sosial dan lingkungan yang ditetapkan dengan jelas.

Obligasi Keberlanjutan dengan waktu jatuh tempo yang lama akan mendanai PT
Royal Lestari Utama (“RLU”), sebuah usaha patungan di Indonesia antara Groupe Michelin Perancis (49%) dan PT Barito Pacific Indonesia (51%) untuk perkebunan- perkebunan karet alam berkelanjutan di Provinsi Jambi, Sumatera dan Provinsi Kalimantan Timur. Dalam perkebunan seluas 88.000 hektar, 70.000 terletak di Jambi dan 18.000 di Kalimantan Timur.

Secara keseluruhan, hanya sekitar 34.000 ha yang akan ditanami karet, sedangkan
sisanya akan dibiarkan untuk konservasi, restorasi dan Program Kemitraan Masyarakat. Proyek ini dirancang untuk meningkatkan mata pencaharian sekitar 50.000 masyarakat setempat dan menciptakan 16.000 lapangan kerja dengan upah yang adil. Di Jambi, perkebunan akan berfungsi sebagai zona penyangga penting untuk menghentikan spekulasi lahan lebih lanjut dan perambahan Taman NasionalBukit Tigapuluh (“TNBT”) seluas 143.000 ha dengan keanekaragaman hayati tinggi, yang merupakan salah satu tempat terakhir di Indonesia untuk melihat gajah,harimau dan orangutan Sumatera.

Luas Lanskap TNBT sebenarnya yang memiliki signifikansi ekologi adalah 400.000
hektar dan mencakup dua konsesi restorasi ekosistem WWF yang juga akan
memperoleh keuntungan dari perlindungan yang akan diberikan oleh perkebunan dari perambahan. Perlindungan akan berasal dari pekerja perkebunan “pasukan dilapangan”, pekebun dan areal tanam sendiri. WWF adalah mitra proyek sejak tahun 2015 dan telah bekerja bersama RLU dalam mencadangkan daerah-daerah yang memiliki nilai konservasi tinggi (NKT) dan cadangan karbon tinggi (CKT) sebagai zona “larangan” penanaman.

Setelah mencapai usia dewasa, perkebunan tersebut akan menyumbang 10% dari karet alam global yang dibeli oleh Michelin. RLU, melalui perkebunan-perkebunan dan program-program pekebunnya, menargetkan hasil panen karet tahunan yang lebih tinggi sebesar 1,7 ton per hektar, dibandingkan dengan hasil panen Indonesia saat ini sebesar 0,8 ton.

USAID telah memberikan jaminan kredit untuk sebagian transaksinya, yang telah
diberi peringkat “Aaa” oleh Moody’s. Vigeo Eiris, firma konsultasi ESG, telah mengonfirmasikan bahwa obligasi-obligasi tersebut adalah “Surat Utang Keberlanjutan” dengan kontribusi positif kepada pembangunan berkelanjutan dan sejalan dengan Pedoman Obligasi Ramah Lingkungan.

Hadiputranto, Hadinoto & Partners memberikan dukungan pro-bono penting dalam
tahap-tahap awal Transaksi ini.

About The Project

Michelin And Barito Pacific JV USD 95 mm Loan (Indonesia’s First Sustainable Natural Rubber Plantation)

On February 26th, the Tropical Landscapes Finance Facility (“TLFF”) announced its inaugural transaction, a landmark US$ 95 million loan to help finance a sustainable natural rubber plantation in two heavily degraded landscapes. The transaction will incorporate clearly defined social and environmental objectives and safeguards.

A long-dated Sustainability Bond will fund PT Royal Lestari Utama (“RLU”), an Indonesian joint venture between France’s Groupe Michelin (49%) and Indonesia’s PT Barito Pacific (51%) for sustainable natural rubber plantations in Jambi, Sumatra and East Kalimantan provinces. In a total plantation size of 88,000 hectares, 70,000 sits in Jambi and 18,000 in East Kalimantan.

In all, only an estimated 34,000 ha will be planted in rubber, while the rest will be left for conservation, restoration and Community Partnership Programs. The project is designed to enhance the livelihoods of about 50,000 local people and create 16,000 fair-wage jobs. In Jambi, the plantation will function as an important buffer zone to stop further land speculation and encroachment in the biodiverse 143,000 ha Bukit Tigapuluh National Park (“BTPNP”) , which is one of the last places in Indonesia to see Sumatran elephants, tigers and orangutans.

The original and ecologically significant BTPNP Landscape is 400,000 hectares and includes two WWF ecosystem restoration concessions that will also benefit from the protection from encroachment the plantation will provide. Protection will come from “boots on the ground” plantation workers, smallholders and planted areas themselves. WWF is a project partner since 2015 and has worked with RLU to set aside HCV/HCS areas as “no-go” zones for planting.

At maturity, the plantation will represent 10% of natural global rubber purchased by Michelin. RLU, through its plantations and smallholder programs, is targeting a higher annual rubber yield per hectare of 1.7 tons, compared to Indonesia’s current 0.8 tons.

USAID has provided a credit guarantee on part of the transaction, which has been rated “Aaa” by Moody’s. Vigeo Eiris, the ESG consulting firm, has confirmed that the bonds are “Sustainability Notes” with positive contribution to sustainable development and are aligned with the Sustainability Bond Guidelines.

Hadiputranto, Hadinoto & Partners provided important pro bono support in the initial stages of the Transaction.

Investasi

Tahap 1 TLFF mendukung 19.000 ha pertama perkebunan karet komersial di seluruh kawasan konsesi RLU. Tahap 2 TLFF (sedang dalam proses) akan membantu membiayai ~15.000 ha perkebunan karet alam lain yang didirikan di daerah-daerah terdegradasi dalam konsesi-konsesi RLU. Selain pekerjaan langsung, mata pencaharian masyarakat akan didukung dengan pendirian 7.000 ha kebun kecil dengan pembiayaan pekebun (sedang dalam proses) dan program-program mata pencaharian lain yang berada dalam Program Kemitraan Masyarakat. Hal ini juga mencakup pelatihan praktik terbaik dalam produksi karet dan pembelian karet dari para peserta program masyarakat dengan harga sedikit lebih tinggi.

Fakta Singkat:

Tahap 1 TLFF: 

US$95juta dolar AS

Proyeksi Tahap 2: 

US$120juta dolar AS

mencakup Pembiayaan
Pekebun:

35 juta dolar AS

Perincian Target Konsesi 2024 (per Juli 2019)

Perincian Target Konsesi 2024 (per Juli 2019) dibandingkan dengan total luas konsesi kami 88.762 ha sebagaimana di dalam izin. Diusulkan untuk secara konsisten menggunakan 88.000 ha sebagaimana dalam izin RLU saat ini yang diterima oleh pemerintah untuk menghindari kebingungan. Karena 91.000 ha didasarkan pada analisis SLUS RLU dari peta dan pemeriksaan di lapangan di mana yang masih berada dalam proses perizinan perbatasan oleh pemerintah, total luasnya (ha) adalah di bawah ini:

  • PT Wanamukti Wisesa: 9,105 ha
  • PT Lestari Asri Jaya : 61,495 ha
  • PT Multi Kusuma Cemerlang: 18,045 ha

Dampak Lingkungan dan Sosial

  • Proyek ini mencakup penanaman karet di dua konsesi RLU yang seluruhnya berjumlah 70.000 ha.
  • Konsesi-konsesi Jambi merupakan bagian dari lanskap Bukit Tigapuluh (ProvinsiJambi dan Provinsi Riau) yang lebih luas, 400.000 ha, termasuk dua blok konsesirestorasi ekosistem PT Alam Bukit Tigapuluh (“ABT”) yang haknya dipegang oleh WWF. Dari 400.000 ha, hanya 230.000 ha yang masih memiliki tutupan hutan.
  • Konsesi-konsesi RLU dan ABT (~38.000 ha) membentuk penyangga yang
    berdekatan dan sangat penting untuk melindungi 143.000 ha TNBT dari perambah, banyak yang mencoba untuk menanam kelapa sawit dan karet secara ilegal guna memasok berbagai pabrik pengolahan dalam lanskap yang lebih luas.
  • Lanskap Bukit Tigapuluh merupakan rumah bagi 180 spesies dalam Daftar Merah IUCN; tiga spesies andalan yang sangat terancam punah termasuk ~120 gajah Sumatera, ~30 harimau Sumatera & ~180 orangutan; dan kawasan burung & keanekaragaman hayati yang penting.
  • Populasi manusia sekitar 50.000 jiwa di 22 desa dan kelompok masyarakat di dalam dan sekitar konsesi-konsesi tersebut, yang sangat terambah. Lebih banyak yangdapat dibaca di sini tentang perambahan lanskap, sebagian besar didukung oleh individu-individu kaya dari Sumatera Utara dan Jambi yang mencari keuntungan.

“Konsesi-konsesi Jambi mencakup total area seluas 71.888, hanya 28.026 ha (39%) di antaranya yang akan digunakan untuk penanaman inti pada lahan terdegradasi guna menciptakan zona penyangga untuk lanskap-lanskap bernilai tinggi. Per bulan Juli 2019, 15.431 ha telah ditanami dengan 12.595 ha belum ditanami (55% telah selesai). Luas kawasan lindung adalah 17.660 (25%) di Jambi dengan 6.000 ha untuk plasma pekebun dan 20.202 ha untuk mata pencaharian lain.”

  • Konsesi MKC ~19.000 ha terletak pada dua blok di kawasan biogeografi
    Pegunungan dan Dataran Nyapa Mangkalihat di bagian tengah Pulau Kalimantan.
  • Kawasan berhutan dan zona riparian di dalam kedua blok menjadi habitat yang
    sangat penting bagi berbagai flora dan fauna yang dilindungi dan/atau terancam.
  • Lanskap tersebut telah mengalami deforestasi dan degradasi serius, menghadapi ancaman akibat panen kayu ilegal, pembukaan pertanian ladang berpindah,perluasan pemukiman manusia, dan pengembangan kelapa sawit ilegal.
  • Sekitar 40% dari hutan utuh berada dalam konsesi 19.000 ha tersebut dan
    merupakan rumah bagi berbagai flora & fauna yang dilindungi, termasuk orangutan,
    rusa sambar, beruang madu, dan macan dahan Kalimantan; serta kawasan burung &
    keanekaragaman hayati yang penting.
  • Populasi manusia sekitar 8.000 jiwa di 4 desa, semuanya di luar konsesi.

Konsesi-konsesi Kalimantan Timur mencakup total area seluas 19.639 ha, hanya 5.974 ha (30%) di antaranya yang akan digunakan untuk penanaman perkebunan inti pada lahan terdegradasi. Per bulan Juli 2019, 4.592 ha telah ditanami dengan 1.382 ha belum ditanami (77% telah selesai). Luas kawasan lindungnya adalah 9.983 ha (51%), bersama dengan 1.000 ha untuk plasma pekebun dan 2.682 ha untuk mata pencaharian lain.

Indikator Kinerja Utama (IKU) TLFF

(Per Sep. 2019)

TLFF telah berkomitmen untuk menelusuri dan membuka IKU lingkungan dan sosialyang jelas dengan konsultan-konsultan eksternal yang meninjau pelaksanaan yang sedang berlangsung, kepatuhan dan kemajuan aspek-aspek lingkungan dan sosial proyek ini.

Tujuan IntiIndikator Output dan DampakNilai (sebagaimana yang
diberikan oleh RLU atau
sumber)
Retensi HutanBerhektar-hektar hutan
NKT/CKT yang dikelola secara
aktif
Jambi - 2000 ha
Kalimantan Timur - 6500 ha
Meningkatnya Mata
Pencaharian Pedesaan
Jumlah petani karet skala kecil
yang terlibat sebagai bagian
dari program kemitraan
masyarakat (paruh waktu dan
penuh waktu).
Petani, yang tidak
dipekerjakan oleh RLU, tetapi
memiliki perjanjian yang
menetapkan beberapa jenis
transaksi antara jasa dan
produk (karet)
Jambi: 18
Kalimantan: 300
Pelatihan: 266
Total: 584 (YTD)
Jumlah rumah tangga pekebun
yang terdampak oleh CPP RLU
(tidak mencakup pemberian
kerja langsung kepada
masyarakat setempat)
584 dari sekitar 10.000
keluarga yang tinggal di dalam
dan sekitar konsesi
Jumlah lapangan kerja yang
tercipta di luar karet di bawah
program kemitraan
masyarakat (untukmemasukkan lapangan-
lapangan kerja yang terkait
dengan pemasok-pemasok
setempat)
Segera akan datang
Jumlah petani yang menjual ke
rantai pasok RLU
300 di Kalimantan Timur
Segera akan datang di Jambi
Jumlah lapangan kerja
langsung yang tercipta
Jambi: 3579
Kalimantan Timur: 851
Total: 4430
Rentang gaji pegawai langsung
RLU
Di atas standar upah minimum
provinsi
Rentang gaji:
IDR 2.423.889 - IDR 2.893.833
Berkurangnya EmisiJumlah pohon yang ditanam
Sepanjang Tahun 2018: 18.622

pohon 1.100 pohon dari 11 spesies ditanam di daerah-daerah
riparian prioritas
Jumlah kebakaran yang
tercatat
Jambi: 102 kebakaran
Kalimantan Timur: 13
kebakaran
Jumlah hektar yang terbakar
(jika ada)
Jambi: 131 ha
Kalimantan Timur: 12 ha
(data 2018)
Jejak karbon (dalam tCO2e)12,836*
Emisi gas rumah kaca yang
terserap oleh hutan lindung,
pohon yang ditanam (dalam
tCO2e)
Perkebunan: 365.106*
Hutan: 123.286*
Total: 488.395*
Perlindungan
Keanekaragaman Hayati
Jumlah program konservasi
yang dilaksanakan
Empat: 1 - Hutan lindung
2 - Kawasan Konservasi Satwa
Liar 3 - Konflik manusia-satwa
liar 4 - Pengawasan satwa liar
Jumlah spesies yang dilindungi
dalam konsesi
Tiga Spesies Sangat Terancam
Punah:Gajah, Harimau,
Orangutan
Dua Terancam Punah: Surili
Sumatera, Tapir Asia
Kawasan Konservasi Satwa Liar
(Jambi)
9.700 ha Kawasan Konservasi
Satwa Liar ditetapkan
batasnya, termasuk ~
8.200 ha kawasan lindung dan
2.489 ha tutupan hutan
baseline. Dalam Kawasan
Konservasi Satwa Liar, 1.500
ha ditanami karet
Berhektar-hektar habitat
konservasi yang dilindungi
dalam konsesi
Penetapan batas kawasan
lindung:
Jambi: 18.370 ha
Kalimantan Timur: 9.983 ha
Kawasan lindung di bawah
kontrol RLU:
Jambi: 2200 ha
Kalimantan Timur: 7900 ha
Cakupan patroli dan pelaporan
tentang temuan-temuan
kegiatan ilegal selama
beberapa waktu
Patroli JanDes 2018:
Jambi - 125.892 km
Kalimantan Timur - 84.286 km
Aktivitas Ilegal (JanDes 2018)
Jambi - 22 temuan
Kalimantan Timur - 53 temuan

* Sumber: PT RLU; Green Invest Asia USAID, 2018. Kajian karbon.

Rencana Aksi Lingkungan dan Sosial (RALS) RLU

RLU telah menetapkan sebuah RALS untuk lebih lanjut membahas komitmen-komitmen lingkungan dan sosial perusahaan tersebut.

Aksi
Memperluas mekanisme pengaduan kepada semua pemangku kepentingan terkait, termasuk masyarakat adat.
Dewan akan memfinalisasi dan menyetujui kebijakan mekanisme, prosedur dan perangkat pengaduan lengkap.
Memantau dan meninjau pelaksanaan mekanisme pengaduan.
Mengembangkan Kebijakan Keberlanjutan
Aksi
Mengembangkan Kerangka Masyarakat Adat sesuai dengan Standar Kinerja Korporasi Keuangan Internasional (IFC PS); dan
Menetapkan Rencana Masyarakat Adat, berdasarkan Kerangka Masyarakat Adat RLU dan sesuai dengan IFC PS, untuk:

- Masyarakat adat di dalam Kawasan Konservasi Satwa Liar; dan

- Kelompok-kelompok masyarakat adat lainnya yang terdampak oleh proyek ini di Jambi dan Kalimantan Timur.
Aksi
Memperluas dan memperbarui pendekatan akuisisi lahan dan pemindahan pemukiman demi kepuasan Pemberi Pinjaman.
Aksi
Mengembangkan Program Kemitraan Masyarakat RLU lebih lanjut, termasuk perencanaan untuk opsi-opsi pelibatan pekebun, seperti skema in-situ
pekebun dan skema-skema pekebun lainnya.
Aksi
Mengembangkan Strategi dan Rencana Kawasan Konservasi Satwa Liar, termasuk pemetaan partisipatif dan mekanisme perjanjian kerangka kerja berbasis masyarakat.
Patroli:
- Meningkatkan patroli bersama dengan Pihak Berwenang Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT);
- Mengintensifkan patroli Kawasan Konservasi Satwa Liar, memperbesar tim dan menyelesaikan penetapan batas di daerah-daerah yang dikontrol.
Mengembangkan kebijakan-kebijakan yang ada menjadi Rencana Pengelolaan Satwa Liar, termasuk pendekatan pengelolaan konflik Manusia - Gajah.
Mengajukan permohonan kepada pihak-pihak berwenang terkait agar Kawasan Konservasi Satwa Liar dimasukkan ke dalam Rencana Konservasi
Gajah Nasional.
Aksi
Mengembangkan Kerangka Masyarakat Adat sesuai dengan Standar Kinerja Korporasi Keuangan Internasional (IFC PS); dan
Menetapkan Rencana Masyarakat Adat, berdasarkan Kerangka Masyarakat Adat RLU dan sesuai dengan IFC PS, untuk:

- Masyarakat adat di dalam Kawasan Konservasi Satwa Liar; dan

- Kelompok-kelompok masyarakat adat lainnya yang terdampak oleh proyek ini di Jambi dan Kalimantan Timur.